Friday, June 03, 2005

Hari Lingkungan 5 Juni 2005

Hari Lingkungan Hidup diawali dan dipelopori oleh United Nation General Assembly pada tahun 1972 saat pembukaan Konferensi Stockholm dengan topik Manusia dan Lingkungan Hidup. Saat itu juga mulai terbentuk badan organisasi dunia yang memperhatikan isu-isu lingkungan hidup dengan nama UNEP. Tema besar yang didengungkan oleh UNEP pada tanggal 5 Juni 2005 nanti adalah “Green Cities, Plan for the Planet”. Bagaimana kita dapat ikut serta dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup 2005? Demikian yang diungkapkan oleh Kepala PSLH-UGM Dr. Bobi B. Setiawan.

Menurutnya, ruang hijau perkotaan di Yogyakarta telah mulai berkurang dengan adanya perkembangan pembangunan yang semakin pesat. Kepentingan perkembangan ekonomi mengakibatkan banyak ruang hijau dan ruang terbuka (open space) di Yogyakarta berubah menjadi kawasan pertokoan, dan bangunan-bangunan lain yang seolah-oleah menjadi simbol perkotaan modern. “Dampak lingkungan yang diakibatkan oleh kurangnya hijau kota sudah dapat dirasakan dengan semakin besarnya polusi udara dan kebisingan di lokasi-lokasi padat lalulintas, lebih lanjut telah terjadi pula persoalan kesehatan, pencemaran, banjir dan kekurangan air yang diakibatkan oleh ketidakseimbangan siklus hidrologis oleh perubahan lahan dan tata ruang yang kurang perencanaan,” ujarnya.

Lebih lanjut ia menuturkan, beberapa pemikiran dan strategi ke depan untuk penghijauan perkotaan (greening the cities) perlu segera diinisiasi untuk merespon dampak-dampak lingkungan perkotaan yang semakin kompleks. Strategi menghijaukan kota sebagao solusi alternatif semisal penghijauan kembali lahan terbuka yang tidak terpakai (vacant land) dengan tanaman-tanaman yang mempunyai fungsi iklim mikro, pengelolaan landskap dengan jangka waktu yang panjang, pengembangan komunitas hijau yang melibatkan berbagai pihak dalam penyadaran hijau kota, dan mengembangkan infrastruktur hijau (green infrastructure) sebagai dasar fundamental pembangunan dan pertumbuhan kota perlu terus diupayakan

Monday, May 16, 2005

Wujudkan Cita – Cita VL Stoors

Wujudkan Cita – Cita VL Stoors : Bandung Yang Bersih, Asri, dan Sehat

Persoalan sampah di Indonesia, khususnya di berbagai kota besar, mulai terasa memberikan gangguan dan dampak lingkungan yang merugikan. Keterbatasan kemampuan pengumpulan dan pengangkutan sampah, ketidaktersediaan lahan untuk Lokasi Pemusnahan Akhir ( LPA ), belum ditemukannya teknologi alternatif yang sesuai, bahkan hingga masalah yang paling mendasar ; yaitu minimnya kesadaran masyarakat akan sampah, merupakan penyebab ketidakberesan penataan sistem persampahan di erbagai kota besar di Indonesia saat ini. Bandung sebagai salah satu kota besar di Indonesia, rupanya sudah mulai terjangkiti ancaman tumpukan sampah. Bandung sebagai kota yang dirancang oleh seorang planolog berkebangsaan Belanda, VL Stoors pada tahun 1918, sangat diharapkan dapat menjadi kota percontohan dalam kegiatan pembangunan di kawasan Hindia Belanda. Namun, jika Stoors masih hidup dan melihat Kota Bandung hari ini, dimana sampah bertumpuk di sana – sini dan dipenuhi kerumunan lalat, sungai – sungai tercemari dengan sampah rumah tangga, hingga banjir di beberapa kawasan di Bandung Selatan yang salah satunya diakibatkan oleh sampah yang menyumbat saluran air, apakah Stoors yakin bahwa kota rancangannya telah menjadi Parijs van Java seperti yang diimpikannya ?

Sistem Pengumpulan Sampah

Didefinisikan sebagai upaya pemindahan massa sampah dari sumber sampah ( kawasan permukiman, kawasan perdagangan, kawasan industri, dan lain – lain ), ke Lokasi Penampungan Sementara ( LPS ) sampah. Pada sistem ini, umumnya dilakukan dengan menggunakan jasa pesada ( istilah untuk petugas sampah ), yang dikelola oleh lingkungan sekitar sumber sampah tersebut. Retribusi yang ditarik biasanya dibayarkan kepada RT / RW lingkungan tersebut. Tentu saja biaya ini harus mampu untuk membiayai biaya investasi gerobak sampah, garu, pengki, hingga seragam dan gaji pesada. Biaya pengoperasian dan pemeliharaan peralatan sampah tersebut, juga harus ditanggung oleh biaya retribusi yang kecil tersebut, yaitu sekitar Rp 2.000,00 hingga Rp 3.000,00 / KK. Bukan hanya itu, pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa pesada masih harus membayar sejumlah uang tidak resmi kepada petugas di LPS, saat mereka harus membuang sampah mereka di sana. Dapat dibayangkan, apakah mungkin pesada dapat memberikan kinerja yang maksimal terhadap pekerjaan yang ditekuninya ? Bagaimana pula dengan keadaan peralatan sampah yang tersedia ? Apakah peralatan – peralatan tersebut, sudah memenuhi kriteria minimum, sehinga kinerja sistem pengumpulan sampah berjalan maksimal ? Belum lagi pungutan uang di LPS yang memberatkan pesada itu sendiri. Mungkin ini adalah hal – hal mendasar yang menyebabkan masih tingginya tingkat ketidakterkumpulan sampah di tempat – tempat sampah.

Sistem Pengangkutan Sampah

Didefinisikan sebagai upaya pemindahan massa sampah dari LPS ke Lokasi Pemusnahan Akhir ( LPA ) sampah. Di Bandung, seperti juga di berbagai kota besar di Indonesia, umumnya menggunakan truk untuk mengangkut sampah. Retribusi yang dibayarkan masyarakat ke Dinas Kebersihan Kota Bandung, dengan kisaran Rp 2.000,00 hingga Rp 4.000,00, yang digunakan untuk membiayai sistem pengangkutan sampah, serta sistem pemusnahan sampah di LPA. Selain dari retribusi tersebut, Dinas Kebersihan Kota Bandung juga menyiapkan dana untuk biaya investasi truk sampah dan investasi lahan urug saniter, beserta biaya pengoperasian dan pemeliharaannya. Tidak optimalnya manajemen transportasi untuk sistem pengangkutan sampah, seringkali menyebabkan LPA harus beroperasi penuh 24 jam sehari. Masih sering ditemukan truk sampah yang memasuki LPA pada pukul 2 atau 3 dinihari. Minimnya kuantitas truk sampah yang laik operasi, volume sampah yang melebihi kapasitas tampung truk sampah, serta penjadwalan dan ritasi pengangkutan sampah yang tidak ditentukan, mengakibatkan rendahnya kinerja pada sistem pengangkutan sampah. Menurut Dinas Kebersihan Kota Bandung, Bandung membutuhkan sekitar 150 unit truk sampah untuk upaya pengangkutan sampah secara optimal. Keterbatasan dana untuk investasi, pengoperasian, serta pemeliharaan truk – truk tersebut, menyebabkan Dinas Kebersihan Kota Bandung hanya menginvestasikan 77 buah truk, dimana tidak seluruh truk dapat dioperasikan secara laik jalan dan laik pakai. Dengan jumlah penduduk Kota Bandung saat ini sekitar 2,5 juta jiwa, dan timbulan sampah sebesar 3 liter / kapita / hari, maka volume sampah yang dihasilkan adalah 7.500 m3 / hari. Dari jumlah tersebut, hanya 4.500 m3 sampah yang terangkut setiap harinya. Sisanya sebanyak 3.000 m3 / hari harus menumpuk di berbagai tempat sampah hingga keesokan harinya. Bagaimana dengan sampah pasar ? Pernahkah anda melihat, bagaimana kondisi tempat sampah di Pasar Andir, Pasar Caringin, serta Pasar Kordon ? Sampah pasar umumnya terdiri dari 90 % sampah organik dengan kadar air tinggi, yang dapat membusuk dengan cepat. Ketidakterangkutan 100 % volume sampah pasar setiap harinya, sudah barang tentu akan memberikan gangguan yang signifikan terhadap kualitas sanitasi dan kesehatan lingkungan sekitarnya.

Menurut Standar Sistem Persampahan Indonesia edisi 1997, yang diterbitkan oleh Departemen Pekerjaan Umum, sistem pengangkutan sampah mendominasi 50 % dari totalitas biaya persampahan. Sementara sistem pengumpulan mendominasi sebesar 10 %, serta sistem pemusnahan akhir dengan teknologi lahan urug saniter sebesar 40 %. Dengan kata lain, peningkatan efisiensi dan efektifitas sistem pengangkutan sampah, dapat secara signifikan mereduksi biaya total persampahan. Dengan peningkatan efisiensi dan efektifitas ini, akan terdapat kelebihan dana secara signifikan, yang dapat digunakan untuk memperbaiki kinerja sistem pengumpulan serta sistem pemusnahan akhir sampah dengan lebih baik.

Sistem Pemusnahan Akhir Sampah

Didefinisikan sebagai upaya untuk mereduksi volume sampah yang diangkut dari LPS. Sebagaimana berbagai kota besar di Indonesia, Bandung juga menerapkan teknologi lahan urug saniter ( sanitary landfill ) untuk memusnahkan sampahnya. Seperti kita ketahui, Bandung memiliki 2 buah LPA, yaitu LPA Leuwigajah ( 17 hektar ) dan LPA Jelekong ( 10 hektar ). Pada awalnya direncanakan 2 buah LPA tambahan yaitu di daerah Cijeruk ( Kabupaten Sumedang ) dan di daerah Cipatat ( Kabupaten Bandung ). LPA di Cijeruk direncanakan untuk memusnahkan sampah dari wilayah timur Bandung dan LPA di Cipatat memusnahkan sampah dari wilayah barat Bandung. Namun dalam pembahasan terbaru saat ini, lebih difokuskan untuk pencarian LPA baru yang berlokasi di Kabupaten Sumedang. Di kabupaten tersebut, telah ditetapkan 3 buah lokasi alternatif LPA yang direncanakan menggunakan teknologi lahan urug saniter, yaitu Kecamatan Pamulihan sebagai alternatif pertama, Kecamatan Rancakalong sebagai alternatif kedua, serta Kecamatan Jatinangor sebagai alternatif ketiga. Namun hal ini masih dalam tahapan pengkajian, dengan terlebih dahulu melihat uji kelayakan dari pengoperasian LPA di sini.

Teknologi yang akan digunakan dapat dikatakan masih sama dengan yang digunakan sebelumnya. Tentu saja hal ini harus dijadikan suatu pertimbangan lanjut dengan masak, mengingat kegagalan pengoperasian LPA sebelumnya, dari teknologi lahan urug saniter menjadi teknologi pembuangan terbuka ( open dumping ). Teknologi pembuangan terbuka sangat berpeluang menimbulkan gangguan terhadap lingkungan sekitarnya. Sampah yang telah membusuk dan menghasilkan air sampah ( umumnya dikenal sebagai air lindi atau leachate ), dapat menyebabkan pencemaran tanah dan air tanah di sekitarnya. Sementara teknologi lahan urug saniter mengharuskan adanya pelapisan tanah setiap penimbunan harian sampah. Hal ini bertujuan untuk meminimasi pergerakan air lindi menuju tanah dan air tanah. Air lindi dapat disalurkan dengan lebih baik ke saluran pengumpul air lindi, untuk kemudian diolah di instalasi pengolahan air lindi, sebelum akhirnya dibuang ke badan air penerima.

Apapun teknologi yang akan ditawarkan dalam sistem pemusnahan akhir sampah yang baru, haruslah mampu mengurangi kekurangan pada teknologi lahan urug saniter atau teknologi pembuangan terbuka yang telah dilakukan sebelumnya. Tentunya kita tidak dapat menutup mata akan keberadaan teknologi selain lahan urug saniter dan pembuangan terbuka, yang dapat pula menyelesaikan masalah sampah di Kota Bandung ini dengan lebih baik. Teknologi pembakaran sampah secara terkontrol, atau yang lebih dikenal sebagai teknologi insinerasi, dapat memberikan kinerja reduksi volume sampah yang sangat signifikan, serta minim dalam hal penggunaan lahan. Seperti semua teknologi lainnya, teknologi insinerasi juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Teknologi insinerasi sebagai teknologi dengan proses pembakaran, sudah barang tentu dapat menimbulkan peluang terjadinya pencemaran udara secara signifikan. Akan tetapi, perencanaan serta perancangan teknik yang matang, disertai dengan uji kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan, adalah hal yang sama sekali tidak menutup kemungkinan, bahwa teknologi insinerasi adalah jawaban atas teknologi pemusnahan akhir sampah yang dibutuhkan di Kota Bandung.

Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Permasalahan sampah tidak hanya mencakup masalah teknologi saja, namun juga sangat kental dengan aspek sosial, ekonomi, serta budaya. Kerja keras pemerintah tidak akan pernah membuahkan hasil yang memuaskan, jika masyarakat selaku produsen sampah, masih tidak memiliki kepeduliaan terhadap sampah. Peningkatan kesadaran ini membutuhkan waktu yang sama sekali tidak singkat, harus dilakukan secara berkesinambungan, serta menanamkannya semenjak usia dini. Salah satu contoh upaya yang baik dalam hal peningkatan kesadaran masyarakat atas sampah, adalah " Festival Bersihkan Kota ", yang diadakan di sepanjang Jalan L.L.R.E. Martadinata, Bandung, pada pertengahan bulan Desember 2004 yang lalu. Sejumlah SMP di Kota Bandung, ikut berpartisipasi dalam pawai tersebut. Siswa – siswa dengan penuh rasa bergembira, memunguti sampah yang ada di sepanjang jalan yang mereka lalui dalam pawai tersebut. Hal ini sangat menggembirakan, mengingat kesadaran akan sampah sejak dini mulai ditanamkan di tingkat SD dan SMP. Anak – anak yang kelak akan menjadi pemimpin bangsa ini, perlu untuk mengetahui kondisi Kota Bandung saat ini, yang cukup carut – marut dengan sampah. Dengan kegiatan tersebut, diharapkan kesadaran akan sampah akan tertanam, serta terbawa bersamaan dengan pengembangan kapasitas kepribadian mereka.

Upaya peningkatan kesadaran sampah tentu harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa kecuali, yang tentunya dilakukan dengan proporsi dan kualitas yang berbeda - beda. Dengan peningkatan kesadaran sampah ini, masyarakat akan lebih memahami bahwa sampah tidak dapat diselesaikan secara serampangan begitu saja, melainkan membutuhkan partisipasi seluruh produsen sampah ( dalam hal ini masyarakat ), serta aparat pemerintah dalam menetapkan sistem persampahan yang tepat dan cocok. Bila peningkatan kesadaran masyarakat akan sampah ditanamkan dan tumbuh dengan baik, diiringi dengan penegakan payung hukum yang disediakan oleh pemerintah, serta sistem persampahan yang baik dan terkontrol, adalah suatu hal yang mungkin, bahwa cita – cita sang planolog Kota Bandung, VL Stoors, untuk menjadikan kembali Bandung yang bersih, asri, dan sehat, bukanlah sekedar mimpi atau isapan jempol belaka !

*) Penulis adalah anggota Ikatan Ahli Teknik Penyehatan dan Teknik Lingkungan Indonesia ( IATPI ) ; kontak dengan penulis : sandhieb@yahoo.com